Tagana akan ikuti latihan dari Kementerian Sosial
Dalam waktu dekat Tim Taruna Siaga Bencana (Tagana) akan diberikan latihan dasar dahulu baru kemudian mengikuti pelatihan oleh Kementerian Sosial RI. Hal tersebut disampaikan oleh Kadis Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, Drs. Erlangga Idrus, M.Si beberapa waktu lalu. “Sebelum mendapatkan pelatihan dari Kemetrian kita tentunya mempersiapkan diri dengan latihan dasar ini. Namun demikian kita masih menunggu informasi pasti kapan pelatihan tersebut dilakukan,” jelas Erlangga.
Sebanyak 50 orang anggota Tagana baru tersebut adalah perwakilan setiap Kecamatan se- Kabupaten Lebong. Mereka dengan sukarela dan siap membantu masyarakat, khususnya Kabupaten Lebong jika terjadi bencana. “Dari 50 orang tersebut 15 diantaranya hasil perekrutan pada tahun lalu. Sementara sisanya baru direkrut pada tahun ini,” kata Erlangga.
Sementara itu, Bupati Lebong H Rosjonsyah S.IP, MSi mengatakan sangat mendukung dilakukannya pelatihan bagi anggota Tagana tersebut. Apalagi Lebong merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu yang rawan terjadi bencana seperti banjir dan tanah longsor. Selain itu, dirinya mengharapkkan kepada 50 orang Tagana agar memiliki jiwa sosial yang tinggi. Karena mereka mengemban tugas kemanusiaan yang tidak mudah. “Tagana itu harus memiliki jiwa sosial yang tinggi karena tugasnya langsung bersentuhan dengan masyarakat. Mudah-mudahan dengan diberikannya pelatihan ini SDM tagana yang kita miliki lebih terampil lagi saat membantu warga Kabupaten Lebong yang mengalami bencana. Selain itu, saya minta agar seluruh anggota Tagana ini selalu siap kapan terjadi bencana,” tegas Bupati.
Sumber : BE
KPT benahi Birokrasi dengan terapkan Transparasi
Dalam upaya menerapkan Reformasi Birokrasi (RB) dibidang perizinan, Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Lebong menerapkan tranparasi dalam setiap proses pengurusan perizinan usaha. KPT Lebong saat ini telah mengumumkan besaran biaya yang dibebankan untuk setiap jenis perizinan. Bahkan, alur dalam proses pengurusan perizinan tersebut juga diumumkan secara terbuka kepada masyarakat dipapan informasi KPT.
Disampaikan Kepala KPT, Bambang ASB SSos, dimaksudkan agar masyarakat yang ingin mengurus izin tidak mengalami kendala, serta proses pengurusan perizinan itu sendiri bisa seefisien mungkin. “Siapa pun yang ingin mengurus perizinan ke KPT tidak perlu ragu, seluruh biaya untuk pengurusan izin sudah kita pampang di kantor. Jika ada staf di KPT sengaja mempersulit proses perizinan ataupun ada ‘permainan’ dan staf di KPT laporkan kepada saya” ujar Bambang.
Bambang menegaskan dininya tidak ingin ada permainan dalam proses pengurusan izin. Semuanya harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Ditambahkan Bambang, seluruh daftar besaran biaya pengurusan izin, sesuai dengan jenis izin. Itu sudah terpampang di KPT. Masyarakat bisa membacanya untuk mengetahuinya. “Bahkan, kalau ragu, kami persilahkan agar masyarakat membayarkan biaya perizinan langsung ke bank. Bukti penyetoran ini diserahkan ke KPT,” katanya.
Kalau proses pengurusan izin saja sulit, dikhawatirkan masyarakat malas mengurus izin. Nah, kalau
sudah begitu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha karena telah melanggar aturan, tetapi juga kepada daerah yang tak bisa mencapai target PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Ini tentu harus kita hindari. Saya memang bertekad untuk membenahi interen KPT. Hal ini demi pelayanan maksimal kepada masyarakat,” kata Bambang.
Sumber: BE
Tidak ada pengadaan kendaraan dinas di tahun mendatang
Pada tahun 2014 Pemkab Lebong tidak akan membeli Mobil dinas (Mobnas) dan Motor dinas yang baru. “Pembelian Mobnas dan Tornas hanya dibolehkan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang memiliki anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), ujar Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Lebong Bambang Tegoeh S.Sos.
“Meskipun diperbolehkan untuk SKPD yang memiliki DAK, tetap harus disesuaikan dengan mata anggaran DAK itu sendiri. Pembatasan dilakukan, mengingat saat ini jumlah Mobnas dan Tornas yang sudah kita miliki sudah mencukupi,” ungkap Bambang.
Menurut Bambang, saat ini jumlah kendaraan dinas di Kabupaten Lebong sudah mencapai ratusan. Serta sudah tersebar di seluruh SKPD Kabupaten Lebong. Selain upaya penghematan anggaran, pembatasan pembelian mobil dinas tersebut juga untuk mengurangi anggaran pembiayaan dan pemeliharaan mobil dinas itu sendiri. Mudah-mudahan SKPD yang ada bisa mengerti dan memahami kondisi yang terjadi saat ini. “Kita juga berharap, dengan tidak adanya pengadaan kendaraan dinas tersebut, bisa semakin menekan biaya pemeliharaannya. Sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran,” pungkas Bambang.
Amdal Kabupaten Lebong Tengah dirancang
Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Lebong saat ini tengah merancang pembentukan Analisis Mengenai Dampak Lingkugan (AMDAL). AMDAL dinilai sangat diperlukan mengingat semakin banyaknya investor dibidang pertambangan dan energi yang masuk ke Kabupaten Lebong. Kepala BLHKP Kabupaten Lebong, Ir Ahmad Yon kepada media menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu, dalam proses pembentukan AMDAL tersebut, BLHKP Kabupaten Lebong diminta mempersiapkan tim teknis, dan tim penyusun tim penilai. “BLHKP Provinsi Bengkulu belum lama ini telah menginstruksikan kepada BLHKP Kabupaten Lebong mempersiapkan SK (Surat Keputusan) pembentukan tim teknis, tim penyusun, tim penilai AMDAL. Sehingga nantinya Kabupaten Lebong bisa memiliki AMDAL sendiri,” terang Ahmad Yon.
Dikatakan beliau, belum terbentuknya AMDAL di BLHKP Kabupaten Lebong selama ini dikarenakan faktor terbatasnya sumber daya manusia. Selama ini, yang diterapkan masih sebatas Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau UKL-UPL. “Dengan berjalannya proses dalam rangka pembentukan AMDAL ini. Kita berharap dalam waktu dekat, Lebong memiliki AMDAL sendiri, sehingga tidak perlu lagi menggunakan AMDAL dan Provinsi,” katanya.
Sementara itu, untuk usaha pertambangan dalam skala kecil, atau galian C, BLHKP bisa menerbitkan rekomendasi dengan terlebih dahulu melakukan survey ke lapangan. "Kalau AMDAL inikan berbeda dengan Galian C. Jadi memang ada tim-tim yang mesti dibentuk terlebih dahulu. Termasuk juga Komisi AMDAL,” pungkas Ahmad Yon.
Sumber : BE
More Articles...
-
Hydropower Air Putih 3x3.30 MW
Sektor ketenagalistrikan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tumbuh kembangnya suatu daerah, karena ketersediaan energi listrik berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, maka selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan. Read more...
-
Bengkulu Bangun Jalan Tembus Ke Jambi
Pembangunan di Provinsi Bengkulu terus dilakukan terutama pembangunan jalan sebagai akses transportasi. Sebelumnya Bengkulu juga telah melakukan perluasan jalan Bengkulu-Lubuk Linggau.
Saat ini Bengkulu akan membangun jalan tembus dari Kabupaten Lebong menuju Kabupaten Merangin, Jambi. Read more...
-
Gubernur Restocking Ikan di Lebong
Gubernur Bengkulu H. Junaidi Hamsyah, S.Ag, M.Pd memberikan bantuan sebanyak 70.000 bibit ikan Nila dan Tawes untuk memenuhi kebutuhan ikan bagi masyarakat di Kabupaten Lebong. Selain memberikan bantuan bibit ikan Gubernur juga restocking atau penebaran bibit ikan di Danau Tes untuk masyarakat umum. Kegiatan ini dilakukan bertepatan dengan launching pemanfaatan lahan pekarangan terpadu di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan pada (18/9/2013).
Read more...
-
Lebong Anugerahkan Gubernur Gelar Adat
Read more...
Diusia Kabupaten Lebong yang genap ke - 9 tahun pada 7 Januari 2013 lalu sejak dimekarkan tahun 2003 dari Kabupaten Rejang Lebong. Puncak hari jadi Kabupaten Lebong ini, ditandai dengan pelaksanaan upacara di Lapangan Hatta Pasar Muara Aman. Upacara tersebut dihadiri oleh undangan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, beberapa tamu dari kabupaten dan kota di provinsi tetangga, seperti Sarolangun, Linggau, Musi Rawas, Bengkulu Tengah dan Kabupaten Mukomuko.
