Enam Raperda Disahkan Dewan

PELABAI kemarin (22/10) disahkan DPRDn Lebong menjadi Peraturan Daerah (Perda). Enam perda disahkan melalui sidang paripurna DPRD, antara lain Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Berikutnya, Perda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu. Perda tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Penanaman Modal. Perda tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Perda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan. Terakhir, Perda tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Lebong.

Hanya empat dari enam fraksi di DPRD Lebong yang menyetujui pengesahan 6 perda itu. Dua fraksi lainnya, yakni Golkar dan Demokrat hanya menyetujui pengesahan lima perda. Kedua fraksi itu menolak perda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada BPD Bengkulu.

‘’Menurut kami usulan raperda soal penyertaan modal ke BPD Bengkulu itu perlu dibahas lebih lanjut agar bisa benar-benar dipahami dan bisa bermanfaat,’’ kata Jamjaya dari Fraksi Golkar.

Mengingat jumlah fraksi yang setuju enam raperda disahkan menjadi perda lebih banyak dibanding yang tidak setuju, akhirnya Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto, SE selaku pimpinan sidang mengesahkan enam raperda menjadi perda.

‘’Kami harap dengan disahkannya enam perda baru ini, dapat memberikan asas manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebong,’’ ujar Teguh sembari mengetuk palu.

Asisten I Bidang Pemerintahan Setkab Lebong, Jafri, S.Sos mewakili Bupati Lebong, H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si memastikan perda ini disahkan untuk menunjang pembangunan Kabupaten Lebong yang lebih baik lagi. ‘’Yang pasti dengan disahkannya enam perda ini kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh wakil rakyat Lebong,’’ sampai Jafri.